SBY Dan Sri Sultan Diminta Saling Memaafkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X diminta, saling membuka diri untuk memaafkan dan tidak melanjutkan perdebatan soal pemilihan atau penetapan gubernur, karena bisa menimbulkan gejolak sosial di tanah air.

Pengamat masalah sosial dan politik Papua Syamsuddin Mandja di Jayapura, Kamis [16/12] , mengatakan, pemerintah Indonesia dan rakyat Yogyakarta tidak perlu mengeluarkan energi sosial yang besar untuk memperdebatkan keistimewaan Yogyakarta, karena masih ada persoalan bangsa yang lebih mendesak perlu diselesaikan.
Persoalan-persoalan itu, kata dia, misalnya penanganan korban bencana banjir bandang Wasior di Papua, tsunami di Mentawai, Gunung Merapi dan Bromo di Jawa, serta bencana lain seperti kemiskinan dan kelaparan di sejumlah daerah.
Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Papua itu mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada benarnya, demikian juga Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena masing-masing memiliki landasan yuridis dan argumentasi masuk akal.
Dia mengatakan, Presiden SBY merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Sri Sultan merujuk pada aspek sejarah bangsa ini.
Menurut dia, rakyat Yogyakarta tidak perlu berlebihan menanggapi pernyataan Presiden SBY dengan mengumpat-umpat pemerintahan yang sah.
Kedua tokoh ini diminta saling memaafkan dan menyudahi perdebatan. Demikian pula para pengamat dan politisi, tidak perlu menafsirkan berlebihan, yang membuat suasana semakin panas.
Dia yakin, meskipun SBY adalah seorang Presiden tetap memiliki latar belakang kehidupan sebagai orang Jawa yang halus. Demikian pula Sri Sultan, sebagai seorang raja atau pemimpin bagi rakyatnya, dalam dirinya tetap terpatri rendah hati, sehingga pintu maaf, selalu terbuka diantara keduanya.
Saling memaafkan, lanjut dia, bobot ketokohan kedua pemimpin itu meningkat di mata rakyat, tidak hanya rakyat Yogyakarta, tetapi seluruh Indonesia.
Dia mengatakan, situasi di Pulau Jawa yang stabil dan kondusif, sangat berpengaruh terhadap suasana bangsa secara keseluruhan. Karena itu, perdebatan soal keistimewaan Yogyakarta yang bisa memicu gejolak sosial bagi bangsa ini, sebaiknya disudahi.
Para tokoh dan masyarakat Papua beserta rakyat di wilayah Indonesia bagian timur, lanjutnya, menghendaki situasi di Pulau Jawa tidak terseret ke dalam konflik, agar tidak berpengaruh terhadap wilayah lain.
Dengan menyudahi perbedaan pendapat, pemerintah lebih fokus mengurus persoalan lain dan energi bangsa bisa dialikan untuk hal-hal yang lebih positif bagi kemaslahatan masyatakat.

Reporter TV Korban Penganiayaan Mantan Kapolres Siantar Diperiksa

Korban penganiayaan mantan Kapolres Pematang siantar, Andi Siahaan, reporter televisi dari Trans TV diperiksa tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal  Poldasu, di Mapoldasu.

Andi mengenakan seragam Trans TV didampingi kuasa hukumnya Jonly Sinaga, SH, diperiksa tim penyidik di ruang Unit Ranmor sejak pukul 11.00 hingga sore. Andi menjawab pertanyaan penyidik menyangkut aksi penganiayaan dilakukan AKBP Fathori di salah satu ruang di Mapolres Pematangsiantar pada 27 November 2010.

Selain itu, dia memperagakan aksi pemukulan dan penganiayaan dirinya. “Dia (Kapolres) datang mencari, tiba-tiba tangannya memukul wajah sebelah kiri. Terus memukul perut, ke bagaian rusuk. Pukulan itu berulang-ulang, meskipun kedua tangan saya melindungi wajah,” kata Andi.

Usai pemeriksaan, Andi kepada wartawan menyatakan, pemeriksaan atas dirinya sebagai saksi korban. “Saya hanya menceritakan bagaimana sampai terjadi pemukulan itu kepada penyidik,” sebutnya.

Menurut Andi, pemukulan bermula sore hari ketika para tahanan dikeluarkan untuk olah raga. Tapi hanya dirinya saja yang dipindahkan ke sebuah gudang yang beralih fungsi menjadi ruangan tahanan. “Perpindahan itu atas perintah AKBP Fathori, kata Kepala Tahanan Br Simbolon,” jelas Andi.

Tiba-tiba sebut Andi, Kapolres datang menggunakan baju olah raga, langsung memukul wajah sebelah kiri dengan tangan kiri yang dibungkus sarung tinju. Dia juga sempat ditendang. “Aku tidak tau kenapa dia lakukan itu. Tetapi saya rasa ada dendam pribadi. Sebab pernah juga AKBP Fathori berseru dengan wartawan sampai melempar tongkat komando dan mengajak duel wartawan,” katanya.

Kasat I Tipidum Dit Reskrim Poldasu AKBP Rudy Rifani mengatakan, semua yang diduga terlibat dan mengetahui akan diperiksa, termasuk kepala tahanan. “Kita tidak main-main. Kita lurus-lurus saja, semua akan kita ungkap,” kata Rudy.

Sebelumnya, akibat kasus penganiayaan itu, AKBP Fathori dicopot dari jabatannya oleh Kapoldasu, 6 Desember 2010. Jabatannya kemudian diserahkan kepada AKBP Albert Sianipar.

APBN 2011 Alokasikan PMN BUMN Rp 6,41 Triliun

Sejumlah badan usaha milik negara akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6,41 triliun pada 2011 dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

Dokumen UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis [23/12], menyebutkan, total alokasi dana PMN mencapai Rp7,13 triliun yang terdiri dari PMN kepada BUMN sebesar Rp6,41 tiliun dan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar Rp721,52 miliar.
PMN kepada BUMN meliputi PMN kepada PT penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantata Indonesia Rp127 miliar, Perusahaan Penerbit Surat Berharga Negara (SBSN) Indonesia IV Rp100 juta, Perusahaan Penerbit SBSN V sebesar Rp100 juta.
Selain itu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1 triliun, PT Geo Dipa Energi (hibah saham dari PT Pertamina) sebesar Rp443,53 miliar, dan untuk PT Pupuk Iskanda Muda sebesar Rp1,34 triliun.
Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi “exposure’ langsung APBN terhadap klaim.
Sedangkan tambahan dana PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan kedua BUMN itu dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tambahan PMN untuk PT Dirgantara Indonesia merupakan PMN dari konversi dana talangan (utang) yang diterima PT Dirgantara Indonesia dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
PMN ini akan bersifat “in out” dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN untuk perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing Rp100 juta dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional tahun 2011 dan untuk mengantisipasi penerbitan di awal tahun 2012.
Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan “fund raising”, serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).
Tambahan dana PMN untuk PT Geo Dipa Energi dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina di PT Geo Dipa Energi kepada pemerintah.
Sedangkan PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) merupakan konversi piutang pemerintah kepada PT PIM. PMN ini akan bersifat “in out” dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
Pada tahun-tahun sebelumnya, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dialokasikan melalui belanja lain-lain. Namun sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dialokasikan di PMN.
Rincian PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional itu adalah untuk Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp117,50 miliar, The Islamic Corporation for the Development of Private Sector Rp28,5 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) Rp371,94 miliar, International Bank for Reconstruction and Development  (IBRD) sebesar Rp40 miliar.
Selain itu untuk International Finance Corporation (IFC) sebesar Rp8,58 miliar, International Fund for Agricultural Development  (IFAD) Rp15 miliar, dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) Rp140 miliar.

Impor Beras Capai 1,23 Juta Ton

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai saat ini sudah membuat kontrak impor beras sebanyak 1,23 juta ton dengan pemasok beras di Vietnam dan Thailand.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu saat mengecek harga beras bersama Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, Kamis pagi [23/12].
Sejak Oktober 2010 Perum Bulog menandatangani kontrak impor beras dengan Thailand dan Vietnam. Sampai sekarang jumlah kontrak impor beras dari Vietnam total 800 ribu ton sedang dengan Thailand 430 ribu ton.
“Kontrak terakhir dengan Vietnam 250 ribu ton.  Sebanyak 200 ton beras dengan kadar pecah 15 persen dan sisanya kadar pecah lima persen,” kata Sutarto.
Ia menjelaskan separuh dari impor beras masuk bulan ini dan sisanya diharapkan bisa masuk bulan depan. “Sampai sekarang, realisasi impor beras dari Vietnam sudah 450 ribu ton. Hari ini dari Thailand mulai masuk,” katanya.
Saat ini total stok beras Perum Bulog sebanyak 1,42 juta ton dan akan diperbanyak hingga mencapai 1,5 juta ton. “Dan pengadaan dalam negeri hampir dua juta ton, jadi pasokan mestinya aman, cukup untuk penyaluran lima sampai enam bulan mendatang,” katanya.
Panen padi pun, ia melanjutkan, tak lama lagi tiba sehingga pasokan beras dalam negeri tidak akan bermasalah lagi.
Ia memperkirakan, Januari tahun depan sudah ada panen padi sebanyak lima persen dari total produksi tahunan dan panen padi bulan selanjutnya naik menjadi 10 persen sampai 15 persen dari total produksi tahunan. “Dan bulan Maret kita mulai panen raya,” katanya.
Perum Bulog melakukan pembelian beras dari dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan stok beras dan menjaga stabilisasi harga beras.
Menteri Perdagangan mengatakan stabilisasi harga beras antara lain dilakukan melalui Operasi Pasar (OP) beras di daerah dengan kenaikan harga beras lebih dari lima persen.
Menurut Sutarto, pihaknya sudah menyalurkan 30 ribu ton beras untuk operasi pasar beras di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Beras OP dijual dengan harga Rp500-Rp700 lebih murah dari harga per kilogram beras di daerah OP. Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras OP dengan kadar beras pecah 15 persen dijual dengan harga Rp5.825 sampai Rp6.100 per kilogram dan di Pasar Jatinegara beras OP dengan kadar beras pecah lima persen Rp6.500 per kilogram.
Menurut Menteri Perekonomian, kegiatan tersebut sudah bisa menahan harga beras tidak naik. “Di Cipinang, menurut pedagang, setelah tiga minggu OP harga turun Rp300 sampai Rp400 per kilogram dan sekarang tidak naik lagi,” katanya.
Pemerintah, kata Mari, juga menyalurkan beras bersubsidi untuk rumah tangga kurang mampu dalam program Raskin. Setiap bulan pemerintah mendistribusikan sekitar 260 ribu ton beras bersubsidi bagi sekitar 17,5 juta rumah tangga sasaran.
“Itu sama dengan 10 persen dari konsumsi nasional,” katanya.  Menteri Perdagangan mengatakan, pemerintah akan menyalurkan beras Raskin bulan ke-13 pada Desember 2010. Upaya itu diharapkan bisa membantu meredam kenaikan harga beras.
“Minimal bulan Desember sudah tidak naik lagi harganya. Dalam dua minggu terakhir ini kami harap sudah stabil dan mulai turun pada Februari karena mulai panen,” katanya.
Menurut data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras medium nasional pada 22 Desember 2010 sebesar Rp7.174 per kilogram sedang rata-rata harga selama Desember 2010 sebesar Rp7.097 per kilogram atau naik Rp300 dari harga rata-rata bulan sebelumnya.
Harga beras medium tertinggi tercatat di Jambi Rp8.500 per kilogram dan terendah Rp6.000 di Makassar dan Gorontalo.

KPK Diminta Tahan Bupati Nias

Bermaksud ingin menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi di Nias yang menjadikan Bupatinya, Binahati Baeha sebagai tersangka, Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LPPKHN) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, mereka harus kembali pulang karena tidak ada pihak terkait yang bisa ditemui. Aparat KPK juga libur karena cuti bersama Natal 2010. Sebenarnya mereka bisa saja menitipkan surat yang akan disampaikan, ke petugas jaga, namun mereka memilih kembali pada Senin (27/12/2010) agar bisa sekaligus bertemu bagian Pengaduan Masyarakat.

"Kami ingin menanyakan, kenapa hingga kini KPK tidak juga menahan si tersangka, padahal sudah ditetapkan sejak bulan lalu," ujar Ketua LPPKHN, Herman Jaya Harefa di gedung KPK.

Herman heran karena menurutnya, kerja KPK sebelumnya sangat cepat. Dia khawatir sekaligus menduga adanya kepentingan politik yang mengintervensi KPK. "Kalau itu benar, maka kami sangat prihatin dengan KPK yang masih rentan terhadap intervensi politik," ujarnya.

Namun dia menolak menyebut kepentingan politik yang mana yang paling diuntungkan dengan belum ditahannya Binahati. Dia hanya berharap KPK tidak pandang sebelah mata kasus korupsi di daerah. KPK pada 16 November lalu, menetapkan Binahati B Baeha sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana bantuan untuk bencana tsunami Kepulauan Nias tahun 2006 yang dialokasikan oleh Menkokesra.

Kasus korupsi itu diduga menggunakan modus penggelembungan harga dalam pengadaan barang untuk rekonstruksi bencana Nias. Antara lain dalam pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengadaan mesin jahit untuk pengembangan ekonomi keluarga.

Selain Binahati, KPK juga belum menahan sejumlah tersangka dalam kasis lain yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak lama. Misalnya, 26 mantan anggota DPR tersangka dugaan suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang memilih Miranda Goeltom. Lalu, ada juga mantan Mendagri, Hari Sabarno, dan beberapa lainnya.

Soal itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar memastikan, KPK tidak lupa akan kewenangannya itu. "Nanti pasti juga akan sampai ke sana (penahanan)," ujar Haryono melalui pesan singkatnya.